Penduduk sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Modal dasar pembangunan nasional adalah segala sumber kekuatan nasional yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar pembangunan nasional Indonesia antara lain; kemerdekaan dan kedaulatan, jiwa dan semangat persatuan, wilayah nusantara, kekayaan alam yang beraneka ragam, penduduk, serta adat istiadat dan budaya bangsa.

Jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas yang tinggi dapat menjadi modal dasar pembangunan, karena memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan penduduk biasa diukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Penghasilan riil perkapita adalah sama dengan pendapatan nasional riil secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun dibagi dengan seluruh jumlah penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk akan tercapai jika pendapatan nasional riil meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan riil suatu negara. Kedua faktor tersebut adalah penduduk dan tenaga kerja (human resources). Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen. Sedangkan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

Bertambahnya penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan secara keseluruhan, terutama untuk investasi. Pertambahan penduduk itu tidak sekedar sebagai tambahan penduduk melainkan juga sebagai suatu kenaikan dalam daya beli (purchasing power).

Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.

IPM dikembangkan oleh ahli ekonomi dari India Amartya Sen dan Pakistan Mahbub ul Haq, dan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics pada 1990. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Unsur Dasar IPM
Untuk mengukur IPM, digunakan tiga unsur dasar pembangunan manusia yaitu usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

a) Usia Harapan Hidup
Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator Harapan Hidup meliputi antara lain:

• Angka kematian bayi.
• Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
• Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
• Persentase penduduk yang sakit (morbiditas).
• Rata-rata lama sakit.
• Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
• Persentase kelahiran ditolong oleh tenaga medis.
• Persentase balita kurang gizi.
• Persentase rumahtangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih.
• Persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah.
• Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
• Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

b) Pengetahuan
Pengetahun/tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Indikator Pendidikan meliputi antara lain: Angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah (Drop Out/DO), dan lain-lain.

c) Standar Hidup Layak
Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga adalah standar hidup layak. Indikator Standar Hidup Layak dilihat dari daya beli meliputi antara lain:

• Jumlah yang bekerja.
• Jumlah pengangguran terbuka.
• Jumlah dan persentase penduduk miskin.
• PDRB riil per kapita.

Kegunaan IPM
Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus IPM. Secara sederhana perhitungan IPM menggunakan rumus :

IPM =	1	x (A + B + C)
	3

Keterangan:
A = Indeks Harapan hidup
B = Indeks Pendidikan/pengetahuan
C = Indeks Hidup Layak

IPM Indonesia
IPM di Indonesia digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang dijadikan sebagai Salah satu ukuran kinerja daerah. Perhatikan tabel IPM setiap provinsi tahun 2008-2012 berikut.

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Aceh	70.76	71.31	71.70	72.16	72.51
2.	Sumut	73.29	73.80	74.19	74.65	75.13
3.	Sumbar	72.96	73.44	73.78	74.28	74.70
4.	Riau	75.09	75.60	76.07	76.53	76.90
5.	Kepri	74.18	74.54	75.07	75.78	76.20
6.	Jambi	71.99	72.45	72.74	73.30	73.78
7.	Bengkulu	72.14	72.55	72.92	73.40	73.93
8.	Sumsel	72.05	72.61	72.95	73.42	73.99
9.	Lampung	70.30	70.93	71.42	71.94	72.45
10.	Babel	72.19	72.55	72.86	73.37	73.78
11.	Banten	69.70	70.06	70.48	70.95	71.49
12.	DKI Jakarta	77.03	77.36	77.60	77.97	78.33
13.	Jabar	71.12	71.64	72.29	72.73	73.11
14.	Jateng	71.60	72.10	72.49	72.94	73.36
15.	DIY	74.88	75.23	75.77	76.32	76.75
16.	Jatim	70.38	71.06	71.62	72.18	72.83
17.	Bali	70.98	71.52	72.28	72.84	73.49
18.	NTB	64.12	64.66	65.20	66.23	66.89
19.	NTT	66.15	66.60	67.26	67.75	68.28
20.	Kalbar	68.17	68.79	69.15	69.66	70.31
21.	Kalteng	73.88	74.36	74.64	75.06	75.46
22.	Kaltim	74.52	75.11	75.56	76.22	76.71
23.	Kalsel	68.72	69.30	69.92	70.44	71.08
24.	Sulsel	70.22	70.94	71.62	72.14	72.70
25.	Sultra	69.00	69.52	70.00	70.55	71.05
26.	Sulbar	68.55	69.18	69.64	70.11	70.73
27.	Sulteng	70.09	70.70	71.14	71.62	72.14
28.	Gorontalo	69.29	69.79	70.28	70.82	71.31
29.	Sulut	75.16	75.68	76.09	76.54	76.95
30.	Maluku	70.38	70.96	71.42	71.87	72.42
31.	Malut	68.18	68.63	69.03	69.47	69.98
32.	Papua Barat	67.95	68.58	69.15	69.65	70.22
33.	Papua	64.00	64.53	64.94	65.36	65.86
Jumlah		70.88	71.40	71.86	72.37	72.87

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diketahui Indeks pembangunan manusia (IPM) di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik. Data tersebut seiring hasil evaluasi dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Pemerintah Indonesia, dan Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraanmasyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir. Ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia ternyata cenderung semakin mengecil.

Data dari kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperlihatkan juga bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang kuat dalam setiap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 40 tahun terakhir. Indonesia termasuk dari 10 negara yang selama empat puluh tahun terakhir mengalami peningkatan secara berkesinambungan. Baik dari sisi pendapatan maupun indikator indeks pembangunan manusia.